Realisasi Keuangan APBD Riau 2024 Mencapai 42,83 Persen Hingga Akhir Juli
Keterangan Gambar : Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto. (c) int
SUDUTPANDANGPKU.COM - Hingga akhir Juli 2024, realisasi
keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau telah
mencapai 42,83 persen, atau setara dengan Rp 4,719 triliun dari total anggaran
sebesar Rp 11,020 triliun. Sementara itu, realisasi fisik pelaksanaan APBD
tercatat mencapai 53,46 persen.
Penjabat Gubernur Riau (Pj Gubri), SF Hariyanto,
mengungkapkan bahwa capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan
dengan periode yang sama pada tahun 2023. "Jika dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun 2023, yang sebesar Rp 4,395 triliun dengan APBD
Tahun 2023 sebesar Rp 10,142 triliun, memang terjadi peningkatan,"
jelasnya pada Senin (12/8/2024).
Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Pj Gubri, SF
Hariyanto mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk
mempercepat realisasi APBD. Ia menekankan bahwa belanja pemerintah merupakan
salah satu penggerak utama perekonomian di tengah masyarakat, yang harus
dimaksimalkan.
"Ini menjadi komitmen saya untuk dapat menjaga dan
bahkan meningkatkan penyerapan APBD Provinsi Riau," tegasnya.
Upaya Peningkatan Realisasi APBD
Selama masa jabatannya yang kurang lebih lima bulan, SF
Hariyanto mengaku telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan peningkatan
realisasi APBD di Riau. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan
evaluasi kinerja OPD terhadap pelaksanaan anggaran pada setiap awal bulan.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai
hambatan yang mungkin menghambat penyerapan anggaran.
Selain itu, SF Hariyanto juga mendorong percepatan
pelaksanaan kegiatan yang menunjang Proyek Strategis Nasional (PSN) dan
kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Kegiatan-kegiatan ini diprioritaskan karena dianggap penting untuk memenuhi
kebutuhan hidup orang banyak dan memiliki alokasi anggaran yang signifikan.
"Kami juga sudah melakukan pengamanan dan pendampingan
hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan melibatkan instansi
terkait, seperti Kejaksaan, Inspektorat, Biro Hukum, Biro Pembangunan, dan OPD
Teknis. Tujuannya adalah untuk bersama-sama melakukan pemantauan, evaluasi,
pelaporan, serta pengendalian dalam pelaksanaan anggaran di setiap OPD,"
ujar SF Hariyanto.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pj Gubri berharap realisasi
APBD Provinsi Riau dapat terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat. Belanja pemerintah, menurutnya, harus dioptimalkan untuk menjaga
stabilitas ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat Riau.
Sumber : (Mediacenter Riau)
Baca Lainnya :
- Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang Rampung 40 Km, Siap Dukung Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi
- Pemko Pekanbaru Bersama BPIW Kementerian PUPR Bahas Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- Pj Gubernur Riau Lantik Erisman Yahya sebagai Pj Bupati Indragiri Hilir
- OJK Terbitkan Aturan Baru tentang SLIK untuk Perkuat Sektor Jasa Keuangan
- Pemko Pekanbaru Terima SK Penetapan Formasi CPNS dan PPPK dari Kemenpan-RB
n
...
View Article