Bawaslu Riau Ingatkan Pentingnya Netralitas ASN Jelang Pilkada Serentak 2024

SUDUTPANDANGPKU.COM - Menjelang Pilkada serentak 2024, hampir setiap kepala daerah di kabupaten dan kota di Riau yang masih menjabat atau pernah menjabat berencana untuk maju kembali dalam pemilihan. Situasi ini memicu kekhawatiran terkait potensi pelanggaran netralitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat peran ASN yang seharusnya tetap netral selama proses pemilihan.

Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, menegaskan pentingnya netralitas ASN sesuai dengan aturan dalam Pemilu Legislatif, Pilpres, maupun Pilkada. "Netralitas ASN adalah hal yang wajib. Dengan banyaknya kepala daerah yang bakal maju lagi, potensi ketidaknetralan ASN tentunya semakin besar," ujar Alnofrizal kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (29/7/2024).

Hingga saat ini, Bawaslu Riau telah menerima dan menindaklanjuti berbagai laporan terkait ketidaknetralan ASN menjelang Pilkada. Beberapa kasus telah ditindaklanjuti dan diserahkan kepada Komisi ASN (KASN) untuk diproses lebih lanjut. "Kami sudah menangani beberapa kasus ketidaknetralan ASN. Kasus-kasus ini dilaporkan kepada kami, kami tindaklanjuti dengan memprosesnya, dan meneruskannya ke KASN," jelas Alnofrizal.

Berdasarkan laporan dari berbagai daerah seperti Siak, Kuansing, dan Rokan Hilir (Rohil), ASN yang terbukti tidak netral telah dijatuhi sanksi oleh KASN. "Hal ini harus menjadi contoh bahwa pelanggaran netralitas akan berakibat pada sanksi yang harus diterima," tambahnya.

Untuk memastikan netralitas ASN tetap terjaga, Bawaslu Riau telah membentuk Pokja khusus yang bertugas memantau dan mengawasi netralitas ASN selama masa pemilihan. Alnofrizal juga mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN. "Jangan dibiarkan begitu saja, laporkan jika melihat pelanggaran," tegasnya.

Bawaslu Riau juga berkomitmen untuk memantau pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan, memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar dilaksanakan dan menjadi efek jera bagi pelanggar. Alnofrizal menambahkan bahwa potensi pelanggaran netralitas ASN akan semakin besar seiring mendekatnya hari pemilihan. "Ini adalah tantangan yang harus kita cegah dan awasi bersama. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berjalan dengan adil dan sesuai aturan," tuturnya.

Dengan langkah-langkah pengawasan yang lebih intensif, diharapkan pelanggaran netralitas ASN dapat diminimalisir, sehingga Pilkada serentak 2024 di Riau dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Sumber : (halloriau.com)

Baca Lainnya :

• Rencana Bandara Baru Pengganti SSK II Pekanbaru Dibahas dalam Rapat RTRW Provinsi Riau 2024-2044
• Lima Ruas Jalan di Pekanbaru Mengalami Kerusakan, Pemko Usulkan Perbaikan ke Pemprov Riau
• Pemko Pekanbaru Bahas Penyelenggaraan Reklame yang Izinnya Sudah Habis
• Pemprov Riau Buka Peluang Pembangunan Pelabuhan Baru, Syarat Utama: Penyediaan Lahan
• Rakerprov KONI Riau 2024: Fokus pada PON XXI dan Persiapan Porprov XI