Presiden Joko Widodo Apresiasi BPK RI dan Tekankan Pentingnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Keterangan Gambar : Presiden RI, Joko Widodo terima LHP LKPP. (c) khazanahriau.com
SUDUTPANDANGPKU.COM - Presiden Republik Indonesia, Joko
Widodo, memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemeriksaan
keuangan negara. Apresiasi ini disampaikan Presiden dalam sambutannya saat
menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP
LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II
Tahun 2023, yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin, 8
Juli 2024.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat
kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini. Namun, ia menegaskan bahwa
predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh setiap instansi pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) secara baik.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi
WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini
uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti
diaudit, pasti diperiksa,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga menyoroti tantangan global yang tengah
dihadapi, seperti gejolak geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang
semakin nyata. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa ekonomi dan politik
Indonesia tetap stabil, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen pada
kuartal tahun ini dan inflasi yang terjaga. Hal ini, menurutnya, menjadi modal
dasar dalam membangun negara.
Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan
meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, Presiden menekankan perlunya
kelincahan, kecepatan, dan taktik dalam mengambil keputusan serta memanfaatkan
peluang. Ia juga menekankan bahwa akuntabilitas dan fleksibilitas harus
dijalankan secara seimbang, dengan fokus pada hasil yang memberikan manfaat
nyata bagi rakyat dan kemajuan negara.
Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya reformasi
struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Ia berharap BPK RI dan
seluruh komponen bangsa dapat mendukung peralihan pemerintahan yang akan
terjadi pada Oktober 2024 mendatang, agar berjalan dengan baik.
“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan
perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan
fleksibel serta selalu berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini, dan saya
yakin pemerintahan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, ke depan akan
selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat
dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan
akuntabel,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Presiden meminta kepada para menteri,
kepala lembaga, dan kepala daerah untuk segera menindaklanjuti dan
menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari BPK demi meningkatkan pengelolaan
keuangan APBN dan APBD.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Presiden RI
Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, dan
Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sumber : (khazanahriau.com)
Baca Lainnya :
- Kru Kapal MV Yashma Hilang di Selat Malaka, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian Intensif
- Harga Emas Antam Melonjak, Tembus Rp 1.395.000 per Gram
- Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar Beroperasi Penuh, Tarif Belum Dikenakan
- Tradisi Ardah Warnai Pelepasan Jemaah Haji Indonesia di Hotel Rizq Palace Makkah
- Pekanbaru Pertahankan Gelar Juara Umum pada Popda XVI Riau 2024

n
...
View Article